![]() |
dokumentasi demo_Warga Pati Menolak Kenaikan Pajak 250 Persen: Ketika Pemerintah Buta Terhadap Realitas Rakyat kompas.com |
Pati, Jawa Tengah — Gelombang protes warga Pati kini menjadi sorotan nasional setelah viralnya video dan dokumentasi aksi penolakan terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Ratusan warga dari berbagai desa turun ke jalan, membawa poster dan spanduk yang mencerminkan satu suara: "Kami tidak menolak bayar pajak, tapi tolong jangan aniaya kami dengan kebijakan sewenang-wenang!"
Kenaikan pajak yang dianggap tidak masuk akal ini memicu kegelisahan besar di kalangan masyarakat, terutama petani, pedagang kecil, buruh, dan pemilik rumah sederhana. Banyak dari mereka mengaku kaget ketika menerima surat pemberitahuan pajak terbaru, dengan nominal yang tiga kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya.
Realitas di Lapangan Tak Seindah Kertas Rencana
Ironisnya, meski pemerintah daerah berdalih bahwa kenaikan pajak ini untuk "penyesuaian NJOP" dan "peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.
"Jalan rusak masih banyak, pelayanan lambat, dan kami masih harus bayar BPJS sendiri. Jadi untuk apa uang pajak ini?" ujar seorang warga Desa Trangkil yang enggan disebut namanya.
Ini bukan lagi sekadar soal angka, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah seolah lupa bahwa pajak adalah beban kolektif yang harus dibarengi dengan tanggung jawab moral: memberi manfaat nyata kepada rakyat. Kenaikan sebesar 250 persen bukanlah angka kecil, apalagi jika dilakukan tanpa sosialisasi yang layak, dan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya.
Minim Transparansi, Rakyat Dipaksa Diam?
Kebijakan ini menjadi potret buram bagaimana pemerintahan lokal sering kali bersandar pada kalkulasi angka di atas meja, tanpa menjejakkan kaki di tanah di mana rakyat berdiri. Tidak ada keterbukaan tentang dasar penentuan NJOP, tidak ada forum dengar pendapat yang melibatkan warga, dan lebih parah lagi, banyak perangkat desa pun mengaku tidak tahu-menahu soal perubahan drastis ini.
"Kami bukan menolak bayar pajak. Tapi kami juga punya hak untuk tahu kenapa pajaknya naik segini banyak," kata seorang ibu rumah tangga dari Kecamatan Juwana.
Inilah bentuk ketimpangan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Saat kebijakan publik dibuat seperti perintah sepihak, kepercayaan pun runtuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini membuka celah bagi krisis legitimasi kepemimpinan daerah.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?
Pemerintah Kabupaten Pati semestinya tidak bertahan dalam keangkuhan kebijakan, melainkan duduk bersama masyarakat, mengevaluasi ulang keputusan ini, dan membuat kebijakan berbasis data riil — bukan sekadar ambisi angka.
Jika memang ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan PAD, maka itu bisa dilakukan secara bertahap, transparan, dan adil. Bukan dengan cara mendadak yang membuat rakyat kebingungan dan merasa diperas.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengingat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat. Jika pelayanan tetap buruk, infrastruktur tetap rusak, dan suara rakyat diabaikan, maka rakyat punya hak penuh untuk menggugatnya secara hukum dan konstitusional.
Kesimpulan: Rakyat Bukan Mesin Uang
Aksi warga Pati adalah bukti nyata bahwa rakyat mulai sadar dan berani menyuarakan ketidakadilan. Mereka tidak melawan hukum, mereka melawan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan sosial.
Kenaikan pajak 250 persen tanpa pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat adalah bentuk penindasan yang terselubung atas nama pembangunan. Dan bila pemerintah masih menutup mata dan telinga, maka bukan tak mungkin demo ini akan menjadi inspirasi perlawanan rakyat di daerah-daerah lain.
Rakyat bukan mesin uang. Pajak bukan alat penindas. Pemerintah harus kembali kepada esensi dasarnya: melayani, bukan menghisap.
Komentar
Posting Komentar